Serap Aspirasi Petani Sumsel, Puan Maharani Soroti Masalah Pangan Indonesia

PALEMBANG - Meninjau operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Ketua DPR R RI Dr. (H.C) Puan Maharani berdialog dengan sejumlah petani dan nelayan di Sumatera Selatan. Sekitar 700 orang yang terdiri para petani dan nelayan tersebut mengungkapkan kegundahan mereka soal pangan.  

 Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyerahkan bantuan. Di antaranya adalah traktor roda 4, combine harvester multiguna, alat untuk program ternak Sapi Ruminansia, eskavator dan mesin penyedot lumpur. Kemudian, bantuan untuk kebutuhan program kampung nelayan maju, program Biofolk Lele, program instalasi pengelolahan air dengan Teknologi Bio Alkaline, program makmur, hingga hutan program kehutanan dan bantuan stimulus perumahan swadaya, serta program percepatan peningkatan tata guna air irigasi.   

Baca juga: Awali Tahun 2022, Pertamina Hulu Rokan Tajak Tiga Sumur

“Bantuan-bantuan yang diberikan untuk membantu bapak dan ibu agar bisa mensejahterakan keluarga dan daerahnya, ” kata Puan saat berdialog dengan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan diselenggarakan di Gedung Serbaguna PT Pusri Palembang, Jumat (3/3/2023).    Ia mengajak beberapa orang perwakilan petani untuk naik ke atas podium dan menyampaikan aspirasinya. Petani Banyuasin bernama Sumitro mengeluhkan soal sulitnya mendapat pupuk bersubsidi.   

“Kita dapat tapi hanya separuhnya, jadi separuhnya lagi beli. Kami mau beli asal ada barangnya, tapi ini sulit. Padahal Banyuasin lumbung pangan. Dan kami juga terkendala masalah transportasi untuk pasarkan hasil. Jalannya tidak layak sepanjang 60 km, ” curhat petani asal Jawa itu.   

Baca juga: Akan Undang Mendag, Andre Rosiade: Pastikan Program Minyak Goreng Rakyat Terdistribusi dengan Baik

Sumitro berharap agar dibuatkan jembatan agar hasil panen petani bisa dijual dengan harga yang lebih bagus. Sebab saat ini petani Banyuasin hanya bisa menjual hasil panen padi seharga Rp4.200/kg. Jika ada jembatan, distribusi disebutnya akan lebih baik sehingga harga padi bisa dijual dengan harga lebih dari Rp5.000/kg.   

Menanggapi harapan Sumitro, Perempuan Pertama sebagai Ketua DPR RI itu meminta anggota DPR dan DPRD dapil setempat berkoordinasi menyelesaikan persoalan petani di Banyuasin. Ia berjanji akan mencarikan solusi. “Masalahnya soal disrribusi pupuk. Padahal saya lihat pupuk cukup. Ini lintas kementerian harus duduk bersama karena ini masalah dari dulu, ” tukas Puan.   

Baca juga: Babinsa Susoh Motivasi Pengrajin Bata Bangkit Giatkan Ekonomi

Selain Sumitro, petani dari kelompok tani wanita juga turut menyampaikan aspirasinya. Dengan menggunakan Bahasa Palembang, ibu petani bernama Miniana meminta bantuan kultivator untuk lahan sayuran dan pompa air untuk menyirami tanaman sayuran di lahan kelompok taninya.    Kemudian petani bernama Hermawati mengeluhkan kampungnya yang sering banjir sehingga berdampak terhadap lahan tanaman sayurnya serta distribusi hasil panen. “Nanti kita coba carikan solusi, ” sebut Puan.   

Tak hanya petani, dirinya juga mengajak penyuluh pertanian untuk berdialog langsung dengannya. Yeni Rahma yang merupakan penyuluh pertanian Banyuasin mengeluhkan penyuluh kontrak yang belum mendapat gaji dan tidak ada biaya operasional.   Penyuluh Perikanan bernama Widia juga menyampaikan hal yang sama. Dari sekitar 1.600 penyuluh di Indonesia, menurutnya, selama ini statusnya adalah tenaga kontrak. Puan memastikan akan membawa aspirasi Widia dan penyuluh-penyuluh lainnya ke Pemerintah Pusat.    

Baca juga: Manfaatkan potensi Wilayah, Babinsa Pante Bidari Panen Pisang Bersama Petani

Kepada petani, Puan mengatakan sudah memantau persoalan harga gabah rendah yang disebabkan karena berbagai faktor, khususnya jelang panen raya ini. DPR RI bersama Pemerintah disebutnya sedang berupaya mencarikan jalan agar dapat memenuhi harapan semua pihak.   Ia pun berpesan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perhatian kepada Penyuluh Pertanian dan Perikanan. Sebab solusinya ada di Pemda dan APBD.

“Jadi harus ada porsinya. Pemda harus benar-benar mengingat bahwa pangan adalah urusan hidup matinya sebuah bangsa. Tidak boleh dianggap remeh atau tidak dijadikan prioritas, ” pungkas Puan. (ts/aha)

Baca juga: Komisi XI DPR RI Soroti Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Banten