Tony Rosyid
KOTA BOGOR - Lebih lanjut, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, menyoroti perihal pemerataan infrastruktur dan pembangunan prioritas di Kota Bogor. Anggota legislatif dari Dapil Bogor Selatan ini menilai, pembangunan di Kota Bogor belum merata sampai ke pelosok wilayah.
“Kami melihat program yang sudah dijalankan ini hanya untuk pencitraan saja, bukan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya kami minta agar pembangunan yang ada di Kota Bogor mulai diratakan di berbagai wilayah, tidak hanya di pusat kota, ” kata Dadang.
Dari catatannya, aspirasi atau permohonan sejauh ini masih terkait perbaikan saluran air atau perbaikan turap, permohonan perbaikan jalan, permohonan pembangunan infrastruktur dan permohonan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Dadang menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 22 ribu pendaftar untuk program RTLH Kota Bogor. Namun, kuota yang ada di 2022 ini hanya sebanyak 5000 rumah. Sehingga, ia berharap, disisa waktu hingga 2024 ini, 50 ribu rumah bisa mendapatkan manfaat dari program ini, sesuai dengan visi Wali Kota Bogor yang dituangkan didalam RPJMD Kota Bogor.
“Harapan kita dari DPRD mudah-mudahan antrean usulan ini bisa terakomodir pada tahun anggaran 2024, sehingga volume yang diproyeksikan 2023 ini kalau masih memungkinkan pagu anggaran bisa di up, maka kuotanya juga bertambah dan mengurangi antrean yang sudah ada, ” kata Dadang. (***)
Updates. 
Ernest Hendri 
AWNI.OR.ID 
DISKOMINFO.ID 
HUMAS.OR.ID 
JURNALIS.TV 
PJS.OR.ID 
WNI.OR.ID