Ferdiansyah Ingatkan Dinas Pendidikan Demak Tak Paksakan Kurikulum Merdeka

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengingatkan Dinas Pendidikan dan beberapa Kepala Sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah untuk tidak memaksakan sekolah menggunakan kurikulum Merdeka. Sebab ia menilai kurikulum tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. 

 

Baca juga: Beasiswa Afirmasi LPDP Wujud Keberpihakan Pada Daerah 3T, Menkeu: Ini Berarti Negara Berinvestasi Kepada Anda

"Kami ingatkan untuk dinas pendidikan dan seluruh kepala sekolah di Kabupaten ini (Demak) untuk tidak paksakan sekolah dan para siswa mengikuti atau menjalankan kurikulum Merdeka. Ini merupakan keputusan Panja Kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI, " ungkap Ferdy saat Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI Ke Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat (16/7/2022).

 

Baca juga: Tanamkan Disiplin Pelajar SMP N 1 Nurussalam, Babinsa Latih PBB

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa kurikulum Merdeka yang menjadi salah satu program pemerintah ini masih memiliki banyak kekurangan, alias belum siap. Kesiapan itu terlihat dari belum adanya dasar hukum yang jelas di awal program tersebut. 

 

Baca juga: Agar Tak Terlambat Masuk Sekolah, Danramil 19/Idm Rela Antar Anak Sekolah Pakai Mobil Dinas

Belum lagi konsepnya yang belum jelas. Dimana pemerintah pun belum mampu menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan untuk mendukung kurikulum merdeka belajar tersebut. Bahkan, menurut Ferdy, pemerintah juga belum mampu memenuhi standar guru-guru yang ditentukan oleh kurikulum Merdeka belajar tersebut

 

Baca juga: Jarimatika Perkalian Super Mudah

"Kalau kita lihat variabel-variabel pendukung kurikulum yang pernah ada seperti KTSP dan Kurtilas, semua memiliki dasar hukum yang jelas, Kedua, terkait kajian akademis kenapa kurikulum sebelumnya harus berubah jadi kurikulum ini. Kami mempersilahkan jika ingin perubahan kurikulum, tapi dasarnya, kajian akademis nya harus jelas dan kuat, " tegas legislator dapil Jawa barat XI ini.

 

Baca juga: Kejar Pelaku Pencucian Uang, KPK Latih Aparat Penegak Hukum

Dari Sarpras misalnya, lanjut Ferdy, bagaimana dengan laboratorium komputer dan perpustakaan nya. "Bagaimana dengan tenaga pendidiknya, pustakawan nya sudah ada atau belum. Ini merupakan hal yang sangat Penting dalam implementasi kurikulum merdeka belajar. Belum lagi bicara pelatihannya. Kurtilas kemarin saja masih banyak yang tertinggal sehingga guru banyak yang tidak memiliki buku teks, " katanya. 

 

Dari hal tersebut kami, ungkap Ferdy, Panja Kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI dan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Dikti memutuskan bahwa kurikulum Merdeka belajar ini bukan sebuah keharusan. Hanya sebuah pilihan lain, jika ingin menggunakan Kurtilas silahkan, jika ingin menggunakan kurikulum Merdeka belajar juga silahkan. 

 

"Tapi saya ingatkan disini kepada kepala dinas pendidikan di Demak serta bapak ibu kepala sekolah, jangan jadikan siswa dan guru korban dikemudian hari. Siswa tidak untuk coba-coba dan guru juga jangan dijadikan ladang kesalahan, " pungkasnya. (ayu/aha) 

Baca juga: Diskusi Kompetensi: Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi